Dompu,Realitanya. Com – Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Dompu Muh. Adha, S.Sos.,M.Si membuka secara resmi acara yang bertema “Kolaborasi Pemangku Pendidikan Dompu Sepakat Tingkatkan Kecakapan Dasar dan Inklusi Sosial di Sekolah dan Madrasah” yang dilaksanakan di Aula Bappeda & Litbang Dompu yang digelar dari tanggal 17-18 Mei 2025 di aula Dikpora Dompu.
Tampak hadir berbagai pihak terkait seperti BPMP NTB, BGP NTB, Dinas Dikpora, Kantor Kemenag, DPRD, pengawas, kepala sekolah dan madrasah, guru serta perwakilan dari INOVASI dan pegiat literasi.
Kepala Bappeda & Litbang dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan disektor pendidikan khususnya dalam upaya mendukung peningkatan hasil belajar siswa yang inklusif. Terkait dengan hal tersebut hasil kegiatan ini diharapkan menjadi input penting terhadap dokumen perencanaan daerah yang masih dalam proses penyusunan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti semua hasil diskusi. “Kegiatan ini menjadi langkah awal menuju perencanaan pendidikan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berbasis data di Kabupaten Dompu”. Ujarnya.
Pada kesempatan itu juga, Plt. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dompu, menyatakan bahwa mereka mendapatkan cara baru dalam menggali permasalahan di sekolah/madrasah.
Kegiatan diawali dengan sesi refleksi dan diskusi berbasis data untuk menggambarkan kondisi pendidikan di Dompu yang juga dilihat dari perspektif gender, disabilitas, inklusi sosial, dan perubahan iklim. Peserta diskusi menyepakati isu-isu prioritas yang perlu segera ditangani, yaitu kecakapan dasar (literasi, numerasi, karakter) dan inklusi sosial.
Terkait isu inklusi sosial, hanya 8,2% SD dan MI di Dompu yang menyediakan layanan pendidikan yang inklusif. Ini juga terkait sebaran Sekolah Luar Biasa (SLB) yang belum merata. Data Pusdatin mencatat lebih dari 4.000 anak usia sekolah tercatat tidak mendapatkan layanan pendidikan. Implementasi regulasi terkait siswa dengan disabilitas juga dinilai belum berjalan optimal. (Adv/de)
